Category: Serba-Serbi Kehutanan

Memacu Kayu Industri Kayu Rakyat 0

Memacu Kayu Industri Kayu Rakyat

Tahun berikutnya, 2009, volume kayu rakyat yang dimanfaatkan naik menjadi 3,2 juta m3 atau 9,25% dari pemanfaatan bahan baku kayu nasional sebesar 34,6 juta m3. Untuk tahun ini, 2010, berdasarkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), pemanfaatan kayu rakyat direncanakan sebanyak 3,8 juta m3 atau 11,76% dari rencana pemanfaatan bahan baku kayu tahun 2010 yang sebanyak 33,06 juta m3.

Inilah dampak logis dari terus dipacunya industri berbasis kayu rakyat. Langkah-langkah Kemenhut c.q. Ditjen BUK mempermudah proses investasi industri yang menggunakan bahan baku kayu rakyat memang terbukti ampuh. Efek berganda (multiplier effect) yang terjadi bukan saja industri yang tumbuh, tapi juga pertumbuhan perekonomian yang pro rakyat, pro penyerapan tenaga kerja sekaligus pro lingkungan.

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut Bambang Sukmananto menjelaskan, industri berbasis kayu rakyat bukan saja menciptakan peluang bekerja di pabrik pengolahan, tapi juga di sisi suplai bahan baku. “Permintaan kayu rakyat yang meningkat membuat peluang kerja masyarakat terbuka di bidang penanaman hutan rakyat,” kata dia.

Selanjutnya, tambah Bambang, penanaman hutan rakyat juga memberi dampak positif bagi lingkungan. Maklum, pohon yang ditanam selain bisa membantu menjaga fungsi tata air, juga mampu menyimpan karbon.

Asal tahu, sampai Juni 2010 jumlah industri berbasis kayu rakyat mencapai 107 unit dengan total kapasitas terpasang 6,5 juta m3. Dirjen BUK Kemenhut Iman Santoso menyatakan, pihaknya akan terus mengembangkan industri berbasis kayu rakyat ke depan. “Industri berbasis kayu rakyat, khususnya dengan pola satelit menjadi salah satu fokus yang terus kami dorong,” ujar dia.

Pola satelit adalah pola di mana sebuah industri membuka sejumlah pabrik skala kecil (satelit) untuk memproduksi produk setengah jadi, misalnya veneer, untuk kemudian dikirim ke pabrik induk dan diproses lebih lanjut menjadi produk jadi seperti kayu lapis. China, kata Iman, termasuk yang sukses menerapkan pola tersebut dan berhasil mendorong penyerapan tenaga kerja luar biasa. “Kita juga bisa melakukan hal serupa,” katanya.

Revisi demi perluasan

Langkah pertumbuhan industri berbasis kayu rakyat yang cepat di hilir mau tak mau harus diimbangi dengan kemampuan pasok lestari di hulu. Oleh karena itu, pemerintah terus memacu perluasan hutan rakyat. Cara yang paling mutakhir adalah dengan memberikan layanan pembiayaan dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H).

Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto menyatakan, untuk mendorong pertumbuhan hutan rakyat, pihaknya akan memperluas layanan BLU sehingga bisa membiayai pembangunan hutan rakyat. Menurut dia, untuk menjalankan misi tersebut, nantinya surat keputusan bersama menteri kehutanan dan menteri keuangan yang menjadi dasar pembentukan BLU kehutanan akan direvisi. “Kami yakin pihak Kemenkeu akan merespon usulan ini karena langkah ini postif untuk mendorong tumbuhnya peluang usaha baru dan menyerap tenaga kerja,” katanya.

Berdasarkan SKB menteri kehutanan No.2/Menhut-II/2007 dan menkeu No.06.1/PMK.1/2007, yang menjadi dasar operasional BLU kehutanan, pembiayaan yang boleh disalurkan oleh lembaga tersebut memang hanya untuk pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan tanaman industri (HTI) di kawasan hutan.

Sampai 31 Agustus 2010, dana BLU kehutanan mencapai Rp2,014 triliun. Sampai saat ini, dana tersebut hanya mengendap dan belum pernah tersalurkan baik untuk pembangunan HTR. “Perluasan layanan ke hutan rakyat juga dimaksudkan agar dana BLU kehutanan bisa dimanfaatkan secara optimal,” kata Hadi.

Nantinya, sedikitnya 40% dari total dana yang ada di BLU atau sekitar Rp805 miliar, akan dialokasikan untuk keperluan pembiayaan pembangunan hutan rakyat. Sementara bunga pinjaman akan dikenakan sesuai dengan tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berkisar 8%.

Menurut Hadi, untuk bisa mendapat pembiayaan dari BLU, maka sebagai prasyaratnya pengelola hutan rakyat harus punya surat jaminan pembelian dari industri off-taker (pembeli siaga). “Syaratnya dibuat semudah mungkin. Karena hutan rakyat dan industri skala rakyat tidak bekerja berdasarkan izin yang diterbitkan Kemenhut, maka surat jaminan pembelian dari off-taker menjadi syaratnya,” jelas Hadi.

Untuk menyalurkan pembiayaan kepada hutan rakyat dan industrinya, BLU akan menggunakan jasa Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi Simpan Pinjam di tengah masyarakat sebagai extended-arm alias kepanjangan tangan. Mekanisme detilnya, kata Hadi, masih akan dikaji lebih lanjut kemudian. AI

Penebangan Sudah Tidak Populer 0

Penebangan Sudah Tidak Populer

Saat itu, Mustafa menilai perusahaan plat merah di bidang kehutanan, yaitu Perum Perhutani dan PT Inhutani I-V, masih rendah utilisasinya. “Perhutani dan Inhutani masih under utilize. Sebagian bahkan masih bleeding atau mati suri. Kami minta dukungan untuk mengevaluasi lagi bagaimana kedua usaha ini bisa menjadi kuat kembali dengan memadu kekuatan,” kata Mustafa.

Ketika itu, wacana pemberdayaan ala Mustafa adalah penggabungan BUMN. Ini seperti juga wacana yang pernah digulirkan pada era menteri BUMN sebelumnya (Laksamana Sukardi dan Soegiharto). Menurut Mustafa, untuk mengenjot kinerja enam entitas bisnis itu, Kementerian BUMN berencana untuk menggabungkan Perum Perhutani dan PT Inhutani I-V dalam satu wadah. Dia menyatakan, penggabungan tersebut bertujuan untuk menciptakan unit usaha yang ramping dan gesit bekerja.

Saat ide tersebut bergulir, belum ada kepastian bagaimana implementasinya. Meski demikian Mustafa juga menyatakan, karena bertujuan saling menguatkan, maka tidak menutup kemungkinan jika Perhutani yang saat ini wilayah kerjanya ada di Jawa, untuk ikut membantu pengelolaan hutan di luar Jawa, yang selama ini menjadi pekerjaaan Inhutani I-V. Termasuk yang juga dalam perencanaan adalah menempatkan Peruhutani sebagai pengelola industri, sementara Inhutani I-V akan diberi peran sesuai dengan potensinya.

“Sehingga ada kesatuan. Tidak hanya di Jawa dikelola Perhutani, di luar Jawa dikelola Inhutani seperti saat ini,” ujar Mustafa.

Pastinya untuk strategi penggabungan BUMN, Kementerian BUMN kata Mustafa akan menyiapkan peta jalan (roadmap) terkait rencana tersebut. “Peta jalan tersebut diharapkan bisa tuntas tahun ini,” kata dia.

Ubah orientasi

Yang paling mutakhir, pemberdayaan bukan lagi soal gabung-menggabung BUMN kehutanan, melainkan perubahaan kelembagaan BUMN menjadi perum. Ini yang disetujui dari rapat pembahasan awal pada 16 Juli 2010. Saat itu hadir Staf Ahli Menteri Kehutanan bidang Ekonomi, wakil kementerian BUMN, direktur lingkup Ditjen Bina Produksi Kehutanan Kemenhut, direksi Inhutani I-V dan direksi Perum Perhutani.

Hasil rapat awal revitalisasi BUMN disetujui adanya perubahan kelembagaan khususnya Inhutani I-V, dari saat ini berbentuk perseroan terbatas (PT) menjadi perum.

“Pada prinsipnya peserta rapat menyetujui perlu ada perubahan kelembagaan dari BUMN Inhutani I-V yang mengarah pada kelembagaan perum,” ungkap Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kemenhut, Hadi Daryanto.

Hadi juga memaparkan, perubahaan kelembagaan tersebut akan mengubah misi BUMN yang tadinya berorientasi ekonomi ke arah rehabilitasi kawasan hutan. Ini berarti seiring dengan prioritas pembangunan Kemenhut 2009-2014.

Sebagai catatan, Kemenhut punya target untuk merehabilitasi lahan seluas 21,1 juta hektare (ha) sampai tahun 2020 mendatang. Ini sejalan dengan upaya pemerintah mencapai komitmen penurunan emisi 26%.

Hadi juga menjelaskan, dalam pembahasan terungkap bahwa agar perubahan bentuk kelembagaan BUMN kehutanan juga mesti dibarengi dengan perubahan regulasi di sektor kehutanan terkait dengan izin-izin yang selama ini dimiliki oleh PT Inhutani I-V dalam pengelolaan hutan.

Selain itu, untuk tahap awal sebelum revitalisasi dilakukan, direksi PT Inhutani I-V mengusulkan agar dilakukan penyehatan terlebih dahulu terhadap kondisi keuangan perusahaan. Saat ini BUMN Kehutanan yang tercatat untung hanya Perum Perhutani, Inhutani I dan Inhutani IV.

Menurut Hadi, usulan yang datang dari BUMN Kehutanan, opsi penyehatan kondisi keuangan salah satunya adalah dengan konversi utang dana reboisasi (DR) menjadi penyertaan modal (debt to equity swap).

Sementara untuk modal awal, BUMN kehutanan juga dibukakan pintu untuk mengajukan pinjaman kepada Badan Layanan Umum Kehutanan.

Hadi menyatakan arah pembentukan perum bagi Inhutani I-V masih benar-benar berada dalam tahap awal. Untuk itu, pihaknya mengusulkan, untuk tindak lanjutnya dibentuk tim kecil yang anggotanya berasal Kemenhut dan Kementerian BUMN.

Pastinya, ke depan BUMN kehutanan tak boleh lagi berorientasi pada usaha penebangan hutan yang tak populer. “Mereka dapat masuk ke bisnis jasa lingkungan untuk sumber daya air, ekowisata, atau perdagangan karbon yang kini lebih menarik,” katanya.

BUMN kehutanan, kata Hadi juga harus memacu hutan tanaman bersama rakyat dengan mendirikan industri pengolahan kayu di luar Jawa. Hutan tanaman kini sangat potensial memasok bahan baku untuk mengurangi tekanan pada hutan alam. Sugiharto
Perum Lebih Pas dengan Misi Kehutanan

Arah pemberdayaan BUMN memang mulai mengerucut ke pembentukan kelembagaan perusahaan menjadi perum. Meski demikian, tetap ada sejumlah opsi yang mencuat terkait dengan hal itu.

Pelaksana tugas Sekditjen Bina Produksi Kehutanan, Bambang Sukmananto mengungkapkan, ada tiga opsi pembentukan perum BUMN Kehutanan. Opsi pertama adalah mengubah bentuk seluruh Inhutani I-V menjadi perum yang berdiri sendiri-sendiri. Opsi kedua, melebur semua BUMN kehutanan dalam satu perum. Nantinya, dalam perum tersebut akan terbagi pada unit-unit kerja yang mengelola wilayah tertentu. Opsi ketiga, kata Bambang, adalah membentuk satu holding perusahaan yang berbentuk perum yang membawahi operasional BUMN lainnya. “Opsi mana yang akan dijalankan masih terus dibahas,” kata dia.

Menurut Bambang, bentuk perum memang lebih pas terkait dengan misi Kemenhut untuk merehabilitasi hutan. Jika berbentuk Perum, maka pemerintah bisa bisa dengan mudah memberi penugasan untuk menjalankan public service obligation (PSO). “Kalau bentuknya PT, maka orientasinya keuntungan. Berbeda dengan perum yang lebih berorientasi sosial,” katanya.

Bambang juga menyatakan, Kemenhut terlibat penuh sejak awal dalam pembahasan restrukturisasi sebab menjadi pembina teknis pengelolaan hutan bagi BUMN Kehutanan.

Dia juga menyatakan, dalam proses restrukturisasi BUMN Kehutanan, saat ini pihaknya juga sedang menunggu menunggu uji tuntas (due diligence) terhadap BUMN Kehutanan yang bakal direstrukturisasi.

Untuk catatan, di era Megawati Soekarnoputri pemerintah pernah melakukan due diligence terhadap BUMN kehutanan. Hal itu dilakukan setelah ribut antara Menhut saat itu, M. Prakosa dengan Menteri BUMN saat itu, Laksamana Sukardi soal pembubaran BUMN kehutanan. Lembaga konsultan independen Ernst & Young ditunjuk untuk melakukan kajian itu.

Hasilnya, Ernst & Young berpendapat, BUMN kehutanan masih dibutuhkan untuk mengelola peluang bisnis sektor kehutanan di luar Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor kehutanan.

Dari rekomendasi konsultan tersebut, Kementerian BUMN memutuskan untuk melakukan restrukturisasi Inhutani I-V. Berdasarkan model yang dikembangkan Ernst & Young, Inhutani I-V akan diperas menjadi tiga perseroan terbatas, yaitu PT Kehutanan, PT Jasa Kehutanan, dan PT Pengolahan Kayu. Sugiharto

CEGAH BENCANA ALAM DENGAN MELESTARIKAN HUTAN 0

CEGAH BENCANA ALAM DENGAN MELESTARIKAN HUTAN

Demikian kutipan sebuah buku karya Rachel Carson, berjudul The Silent Spring (Musim Semi yang Sunyi) yang diterbitkan pada 1962 silam. Pada masa itu, buku tersebut populer karena mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesadaran seseorang dalam memelihara atau melestarikan lingkungan hidup. Sedangkan beberapa tahun sebelum buku itu diterbitkan, banyak sejumlah kota besar seperti Los Angeles mengalami masalah asap yang menyerupai kabut. Selimut asap itu tentunya mengganggu kesehatan, khususnya saluran pernafasan dan merusak pula perkebunan sayuran dan buah-buahan di kota itu. Atas kondisi itulah, terbitnya buku Rachel sangat disambut baik oleh masyarakat setempat, terlebih lagi dapat mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Memang, perilaku manusia terhadap lingkungan hidup mesti diperhatikan, karena hal itu merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan, bencana banjir dan longsor, kekurangan air, dan lain-lain. Tapi selain itu, kerusakan hutan dan terjadinya bencana alam juga ada yang disebabkan oleh faktor alam. Kitab suci agama Islam, Kristen dan Yahudi mencatat betapa banyak masalah lingkungan yang dihadapi umat manusia. Air bah yang dihadapi Nabi Nuh dan berbagai kesulitan yang dihadapi Nabi Musa di gunung pasir pada saat mengembara dari Mesir ke Kana’an juga menjadi salah satu permasalah lingkungan yang dihadapi manusia. Ada pula yang menyebutkan, ambruknya kerajaan di Mesopotamia disebabkan oleh salinisasi atau naiknya kadar garam dalam tanah yang disebabkan oleh pengairan. Proses salinisasi itu pada akhirnya menghancurkan kesuburan tanah pertanian.

Pada abad ke-14 Eropa dilanda wabah pes yang menewaskan ribuan orang. Kemudian pada abad ke-19, London dan sejumlah kota industri lainnya mengalami masalah asap kabut. Demikianlah, permasalahan lingkungan hidup bukanlah hal yang baru, tapi sudah ada sejak dahulu, bahkan sudah ada sejak bumi itu lahir. Bumi tidak statis, melainkan dinamis dan terus menerus mengalami perubahan. Hingga kini, perubahan-perubahan itu masih terus terjadi ditandai dengan gempa bumi yang menjadi-jadi, meletusnya gunung berapi, puting beliung, musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara abnormal. Bencana-bencana itu hanya sebagian saja yang terjadi akibat perilaku manusia dan sebagian lainnya akibat faktor alam.

Untuk menciptakan lingkungan hidup dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia. Sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadarannya masing-masing dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui, kehidupan bernegara itu didalamnya berisi kumpulan manusia yang disebut masyarakat, bagian terkecil dari masyarkat ialah keluarga. Dengan demikian, maka warna dari masyarakat itu ditentukan oleh keadaan keluarga.

Sedangkan mengenai kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, harus diawali dari kesadaran keluarga, yakni kesadaran dalam menghadapi dan menciptakan lingkungannya masing-masing. Misalnya, bagaimana menciptakan suasana bersih di sekitar rumah, bagaimana memelihara kebersihan di rumah, kemudian berkembang untuk menciptakan suasana bersih di sekitar masyarakat. Selanjutnya, apabila suasana dan tingkah laku seperti itu sudah membudaya, maka tinggal meningkatkan bagaimana mengelola atau membudidayakan lingkungan dengan berwawasan lingkungan. Perilaku manusia pada dasarnya dikendalikan oleh etika manusia itu sendiri. Lalu, bagaimanakah cara mengembangkan diri manusia etika lingkungan yang pada akhirnya nanti terwujud kelestarian hutan?

Etika adalah nilai moral seseorang atau kelompok manusia yang membimbing tindakan dan sikapnya. Nilai moral manusia itu kemudian membimbing seseorang berbuat baik, benar dan patut. Dalam perkembangan hidup manusia terdapat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi nilai moral manusia, yakni kondisi lingkungan sosial dan lingkungan alam. Sedangkan nilai moral yang mempengaruhi perilaku manusia ditentukan oleh hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, hubungan manusia dengan manusia dalam lingkungan sosial dan hubungan manusia dengan berbagai komponen ekosistem dalam lingkungan alam. Dengan demikian, salah satu upaya melestarikan lingkungan dan hutan itu diperlukan sebuah etika lingkungan, termasuk kesadaran manusia dalam memelihara lingkungan dan hutan. Keberadaan hutan itu memiliki peran ganda, termasuk berperan dalam mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Bahkan, terdapat puluhan juta umat manusia di Indonesia yang secara langsung menggantungkan hidupnya terhadap sumber alam hayati, kenapa manusia dengan mudahnya merusak hutan? Kenapa harus ada pengrusakan hutan yang diakibatkan oleh tindakan manusia? Bukankah hutan seharusnya dilestarikan bersama-sama? Jika pun harus memanfaatkan hutan, bisa dilakukan sesuai dengan etika dan aturan yang berlaku? Tapi, kenapa tetap saja ada pengrusakan hutan? Tidak bisakah manusia bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan untuk kepentingan generasi selanjutnya. Jika hutan tetap rusak, bagaimana nasib anak dan cucu kita nanti?

Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Profesor Doktor Soekotjo menyebutkan bahwa selama beberapa puluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Penyebab kerusakan hutan dalam kurun waktu itu banyak disebabkan oleh kebakaran hutan dan aksi penebangan liar (illegal loging).

Ia mencatat, selama tahun 1985-1997 kerusakan hutan di Indonesia mencapai 22,46 juta hektar. Artinya, rata-rata kerusakan hutan per tahun di Indonesia sudah mencapai angka yang memprihatinkan, yakni seluas 1,6 juta hektar hutan. Menurut dia, penyebab kerusakan hutan di Indonesia itu ialah penebangan yang berlebihan disertai kurangnya pengawasan lapangan, maraknya penebangan liar, kebakaran hutan, dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman.

Kebakaran hutan terbesar pernah terjadi di Indonesia pada 1997, mengakibatkan hampir 70 persen hutan terbakar. Kerusakan hutan semakin meningkat ketika marak penebangan liar di Indonesia. Penebangan liar itu sendiri telah merusak segalanya, mulai dari ekosistem hutan sampai perdagangan kayu hutan. Selain itu, lemahnya pengawasan lapangan penebangan resmi juga memberi andil tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia. Padahal sebenarnya, kriteria Direktorat Kehutanan mengenai Tebang Pilih Indonesia (TPI) sudah cukup baik dan sesuai dengan kriteria pengelolaan hutan yang dirumuskan dalam berbagai pertemuan ahli hutan se-dunia. Namun pelaksanaan di lapangan, nampaknya kriteria itu tidak berjalan karena lemahnya pengawasan. Perum Perhutani mencatat, kerusakan hutan yang terjadi pada tahun 2007 mencapai kisaran 250 ribu-300 ribu hektar. Angka tersebut hampir menyamai jumlah kerusakan hutan yang terjadi selama 2006. Sedangkan dalam mengatasi kerusakan hutan itu, pihak Perhutani menyiapkan ratusan juta bibit pohon yang ditanami di beberapa lahan hutan yang kosong di berbagai daerah. Penanaman ratusan juta bibit pohon yang dilakukan di seluruh jajaran Perhutani itu ditargetkan bisa selesai sebelum tahun 2010 mendatang.
Sedangkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat, kerusakan hutan yang terjadi akibat penebangan hutan di Indonesia yang tidak terkendali sejak akhir tahun 1960-an. Pada saat itu, banyak orang melakukan penebangan kayu secara manual. Penebangan hutan skala besar yang terjadi mulai tahun 1970 juga menyumbang laju kerusakan hutan di Indonesia. Selain itu, pengeluaran izin-izin pengusahaan hutan tanaman industri pada tahun 1990 juga mengakibatkan kerusakan hutan. Kerusakan hutan semakin parah dengan kondisi pemerintahan yang korup, dan beranggapan bahwa hutan merupakan sumber uang dan dapat dikuras habis hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Dalam bukunya yang berjudul Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Otto Soemarwoto menyebutkan, sumber masalah kerusakan lingkungan hidup ialah terjadinya tekanan penduduk terhadap lahan yang berlebih atau dilampauinya dayadukung lingkungan. Karena itu, hal tersebut harus segera ditangani. Jika permasalahan itu sudah bisa diatasi, baik urbanisasi maupun lahan kritis, maka akan dapat teratasi pula kerusakan lingkungan. Sedangkan jika permasalahan yang berupa tekanan penduduk yang berlebih tidak ditangani, maka masalah urbanisasi dan lahan kritis pun tidak akan bisa teratasi.

Tekanan penduduk terhadap lahan dapat dikurangi dengan menaikkan dayadukung lingkungan. Sebaliknya, penurunan dayadukung lingkungan akan menaikkan tekanan penduduk. Hal itulah yang sering terjadi dalam usaha menanggulangi permasalahan lahan kritis. Bermilyar-milyar rupiah telah dikeluarkan untuk penghijauan dan reboisasi, tapi hasilnya belum juga menggembirakan. Banyak pohon yang ditanami dalam rangka melakukan penghijauan dan reboisasi, tapi pohon-pohon itu dimatikan lagi oleh penduduk. Kegagalan penghijauan dan reboisasi tersebut dapat dipahami, karena kedua hal tersebut pada dasarnya menurunkan dayadukung lingkungan. Dalam hal penghijauan, pohon ditanam di lahan petani yang digarap. Pohon itu mengambil luas tertentu, sehingga jumlah luas lahan yang tersedia untuk tanaman petani menjadi berkurang. Karena itu, petani berusaha mematikan pohon-pohon itu. Apabila penghijauan dikaitkan dengan perbaikan pencagaran tanah, seperti dengan pembuatan sengkedan, maka penghijauan itu dapat menaikkan dayadukung lingkungan. Namun, usaha itu memerlukan banyak biaya, sehingga tidak banyak petani yang mengikutinya.
Reboisasi juga mempunyai efek yang sama sebagaimana usaha penghijauan, yakni akan mengurangi luas lahan yang dapat ditanami oleh peladang dan pengurangan produksi oleh naungan pohon. Perbedaannya dengan penghijauan ialah lahan yang direboisasi bukanlah milik peladang, melainkan milik negara. Para peladang menggarap lahan kehutanan itu secara tidak sah. Karena itu, jika dilihat dari sisi hukum, maka pihak Dinas Kehutanan mempunyai hak untuk mengambil kembali lahan kawasan hutan yang digarap oleh peladang. Hanya, peladang yang tidak mempunyai sumber kehidupan lain tidak mempunyai pilihan lain, selain menggarap lahan kehutanan itu. Dengan demikian jelas, dari segi ekologi manusia, penghijauan dan reboisasi sulit untuk bisa berhasil, selama usaha itu mempunyai efek menurunkan dayadukung lingkungan dan menghilangkan atau mengurangi sumber mata pencaharian penduduk.

Mengutip kesulitan ekologi manusia seperti itu, nampaknya perlu dicari perbaikan dan pencairan usaha penanggulangan alternatif yang ditujukan pada pemecahan sumber masalah, yakni sedapat-dapatnya mengurangi dan bila memungkinkan meniadakan tekanan penduduk yang melampaui dayadukung lingkungan. Tekanan penduduk bisa dikurangi dengan menaikkan dayadukung lingkungan dan atau mengurangi jumlah petani. Usaha pengurangan tekanan merupakan usaha baik untuk mengatasi permasalahan lahan kritis maupun urbanisasi. Karena itu, penanggulangan lahan kritis bukanlah masalah kehutanan yang sempit, melainkan masalah pembangunan yang luas. Beberapa kemungkinan yang bisa dijadikan cara alternatif ialah empat jenis sistem penghijauan berturut-turut, yakni sawah, pekarangan, talun-kebun, dan perkebunan rakyat, serta sistem perikanan dan penciptaan lapangan kerja baru. Namun, hal tersebut hanya sebagai contoh cara alternatif yang perlu dipertimbangkan dalam penanggulangan lahan kritis, dan selain itu, kemungkinan masih ada lagi cara alternatif lain. Para ilmuwan di Fakultas Kehutanan UGM optimistis hutan di Indonesia masih bisa dipulihkan dalam kurun waktu 40 tahun mendatang. Caranya ialah dengan melakukan teknik pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan, serta pengendalian hama dan penyakit. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik, karena bisa diprediksi untuk beberapa tahun ke depan. Sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik. Meski demikian, untuk mempertahankan seluruh hutan di Indonesia yang kini kondisinya sudah sangat memprihatinkan itu tidak mungkin. Tapi paling tidak, 50 persen hutan alam di Indonesia harus tetap dijaga keasliannya. Sisanya, bisa diusahakan menjadi hutan tanaman industri. Menjaga 50 persen hutan alam itu sendiri berguna untuk keseimbangan ekosistem, mempertahankan genetik tanaman dan menjadi sumber tanaman obat serta sumber makanan. Karena itu, mari bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan. Mulailah menanam pohon untuk kebutuhan kayu keluarga di masa datang, memanfaatkan kayu dengan bijak dan taat hukum. (*)
REFERENSI
A. Mangunhardjana, 1997, Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z, Yogyakarta, Kanisius.

Emil Salim, 2000, Kembali ke Jalan Lurus (Esai-Esai 1966-99), Jakarta, Alvabet.

Otto Soemarwoto, 1985, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Bandung, Djambatan.

P. Djoko Subagyo, 1992, Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya), Jakarta, Rineka Cipta.

http://www.walhi.or.id

http://www.kabarindonesia.com

http://www.indonesia.go.id

http://klipingut.wordpress.com